Menurut WHO, penyakit kanker merupakan penyebab kematian nomor 2 di dunia setelah kardiovaskuler. Berbagai upaya pengendalian penyakit kanker telah dilakukan di berbagai negara di dunia, terutama negara-negara maju melalui upaya pencegahan faktor resiko bersama penyakit menular seperti TBC, Global Strategy on diet and physical activity.

Kegiatan penemuan kasus kanker terutama dilakukan melalui early detection yang terdiri dari downstaging yaitu penemuan kasus pada stadium awal sehingga lebih mungkin diobati sebagai dampak tingginya kesadaran masyarakat, sedangkan screening ditujukan pada orang yang asimptomatik tidak bergejala dengan maksud untuk menemukan lesi pra-kanker. Kegiatan tersebut di atas juga disertai dengan penemuan dan tatalaksana serta perawatan paliatif yang bermutu sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan memperpanjang umur harapan hidup penderita pada stadium lebih lanjut.

Upaya untuk menangani masalah penyakit kanker telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah melalui Kementrian Kesehatan, BKKBN dan juga lembaga non pemerintah baik yayasan peduli kanker maupun organisasi profesi, tetapi upaya tersebut masih dilakukan dengan sporadis dan belum menyeluruh, sedangkan permasalahan penyakit tidak menular seperti kanker belum dapat tertangani dengan optimal.

Sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji dinyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji meliputi pemeriksaan kesehatan pertama di puskesmas yang merupakan pemeriksaan dasar bagi semua jemaah haji, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan kedua di rumah sakit yang merupakan kesehatan rujukan bagi jemaah haji usia lanjut (60 tahun), jemaah penyakit menular, dan jemaah haji resiko tinggi.

Pada tahun 2011 telah diselesaikan rangkaian kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi jemaah haji di beberapa puskesmas yang ditunjuk untuk mengetahui secara dini kondisi kesehatan calon jemaah haji untuk dikelompokkan dalam kategori mandiri, observasi, pengawasan, atau tunda.

Guna menghadapi pelayanan pemeriksaan untuk Tahun 2012, diharapkan tim panitia pemeriksa kesehatan haji baik yang ada di puskesmas maupun di dinas kesehatan dapat meminimalisir kekurangan yang ada dengan persiapan yang lebih baik. Untuk mengatasai berbagai permasalahan yang muncul sebelumnya maka Dinas Kesehatan Kota Palembang melalui Seksi Kesehatan Khusus mengadakan kegiatan pertemuan evaluasi pelayanan kesehatan haji (19/1/2012) di Aula Dinkes Kota Palembang.

Untuk mewujudkan pegawai negri sipil yang mengutamakan profesionalisme, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dinyatakan bahwa PNS perlu dibina dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Salah satu muatan di dalam undang-undang tersebut yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 menyatakan bahwa dalam rangka usaha pembinaan karier dan peningkatan mutu profesionalisme, diatur tentang kemungkinan bagi PNS untuk menduduki jabatan fungsional. Serta ketentuan tentang jenjang jabatan serta tata cara penilaian kerja PNS yang menduduki Jabatan Fungsional (Jafung).

Salah satu cara penilaian prestasi kerja PNS yang menduduki jafung adalah dengan cara pengisian Angka Kredit, karena hal tersbut merupakan salah satu metode untuk menilai dan mengevaluasi seorang PNS dalam menjalankan tupoksi sehari-hari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau dapat dikatakan penilaian melalui angka kredit merupakan penilaian kerja PNS berdasarkan output kerja.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif, bersih, akuntabel dan berorientasi hasil, Presiden telah  menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Setiap instansi pemerintah sampai setingkat unit unit eselon II diwajibkan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) setiap tahun yaitu setelah tahun anggaran berakhir. LAKIP merupakan bukti pertanggungjawaban atas pencapaian Visi dan Misi yang dibebankan kepada instansi yang bersangkutan kepada yang memberikan wewenang, dan yang akhirnya untuk tingkat daerah berupa pertanggungjawaban kepala daerah kepada rakyat melalui DPRD.